CONTOH PERATURAN PONDOK PESANTREN

Penulis: Moh.Alwi Aziz

PERATURAN PONDOK PESANTREN DARUL QUR’AN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KELEMBAGAAN PESANTREN DAN TATA TERTIB PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN PONDOK PESANTREN DARUL QUR’AN,

Menimbang           :

1.      Bahwa Pondok Pesantren Darul Qur’an adalah pendidikan keagamaan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

2.      Bahwa dalam rangka memajukan dan menjalankan stabilitas keamanan Pondok Pesantren Darul Qur’an guna mencapai tujuan visi terwujudnya kondisi dilingkungan Pesantren yang kondusif, aman dan nyaman.

Mengingat :

1.      Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.      Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasiona

3.      Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727);

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  Tentang Standar Nasional Pendidikan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan          : PERATURAN PONDOK PESANTREN DARUL QUR’AN KELEMBAGAAN PESANTREN DAN TATA TERTIB PESANTREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pondok Pesantren ini yang dimaksud dengan:

1.      Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

2.      Kelembagaan Pesantren adalah aturan dalam organisasi pesantren untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diingnkan.

3.      Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

4.      Pimpinan Pondok Pesantren adalah orang yang mempunyai hak untuk mengelola dan mengembangkan Pondok Pesantren

5.      Asatidz adalah orang yang memberikan pengajaran kepada para santri di pondok pesantren.

6.      Santri adalah orang atau sekelompok orang yang bermukim, belajar, dipondok pesantren.

7.      Dewan santri adalah santri yang merangkap jebatan diorganisasi pesantren.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SERTA FUNGSI,

WEWENANG, DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Pondok Pesantren Darul Qur’an terdiri atas Pimpinan Pondok Pesantren, Asatidz/Asatidzah, Staf Pesantren yang dalam hal ini diurus oleh santri Pondok Pesantren, Santri/Santriyah Pondok Pesantren.

Pasal 3

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

1)      Pondok Pesantren mempunyai fungsi:

a.       Lembaga pendidikan;

b.      Lembaga sosial;

c.       Lembaga penyiaran agama(lembaga dakwah).

2)      Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan sesuai AD/ART Pesantren sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 5

1)      Fungsi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai salah satu tujuan bangsa yakni yang terdapat dalam alinea 4 UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

2)      Fungsi pondok pesantren sebagai lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan fungsi lembaga yang memberikan naungan dan juga perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai daerah, suku, ras untuk belajar ilmu agama islam dipesantren.

3)      Fungsi pondok pesantren sebagai lembaga penyiaran agama(lembaga dakwah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh semua elemen pesantren dalam hal ini pimpinan pondok pesantren, asatidz/asatidzah dan juga santri pondok pesantren.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 6

Pondok Pesantren berwenang:

a.       Mengangkat dan/atau memberhentikan pengurus struktural pesantren sesuai dengan aturan yang beralaku;

b.      Mengangkat dana tau memberhentikan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga supporting unit pesantren sesuai dengan aturan yang berlaku;

c.       Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan pengurus struktural;

d.      Menunjuk pengurus sementara untuk mengisi kekosongan personol pada satuan organisasi sampai pada pengurus struktural definitive;

e.       Mengevaluasi jalannya organisasi pesantren;

f.       Merumuskan visi misi dan program pesantren;

g.      Menyusun, menetapkan dan menyetujui pedoman kerja pesantren;

h.      Menyusun dan menetapkan rencana pengembangan lembaga.

Bagian Keempat

Tugas

Pasal 7

Pondok Pesantren bertugas:

a.       Mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;

b.      Membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;

c.       Menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat;

d.      menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.

BAB III

ALAT KELENGKAPAN

 BAGIAN KESATU

UMUM

Pasal 8

Alat kelengkapan Pondok Pesantren Darul Qur’an terdiri atas:

a.       Pimpinan

b.      Wakil Pimpinan

c.       Sekertaris

d.      Bendahara

e.       Dewan Santri

f.       Bidang keamanan

g.      Bidang Pendidikan

h.      Bidang kelengkapan lain yang dibutuhkan oleh pesantren dan dibentuk oleh musyawarah dewan santri

Pasal 9

1)      Pimpinan Pesantren diangkat melalui musyawarah Dewan pengurus, Dewan Pimpinan dan Dewan Santri;

2)      Dewan pengurus yang dimaksud pada ayat (1) adalah jajaran pengurus pada masa jabatan pimpinan sebelumnya;

3)      Dewan pimpinan yang dimaksud pada ayat (1) adalah Keluarga dari pimpinan pesantren sebelumnya;

4)      Dewan santri yang dimaksud pada ayat (1) adalah santri yang menjabat sebagai pengurus  aktif dipondok pesantren.

Pasal 10

1)      Dalam melaksanakan tugas, alat kelengkapan pesantren wajib menyusun rencana dan tata kerjanya;

2)      Alat kelengkapan pondok pesantren munyusun rencana dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya dicatat dalam Anggara Rumah Tangga;

3)      Dalam menyusun rencana dan tata kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pimpinan alat kelengkapan Pondok Pesantren berkonsultasi dengan Dewan-Dewan lainnya yang ada di Pondok Pesantren;

4)      Hasil konsultasi sebagaimana diterangkan pada ayat (3) diputuskan dalam rapat pimpinan pesantren.

Bagian Kedua

Pimpinan

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 11

1)      Pimpinan Pondok Pesantren bertugas:

a.       Memantau aktifitas kerja dari dewan-dewan dibawahnya

b.      Menyusun rencana kegiatan pondok pesantren;

c.       Melaksanakan kordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan pondok pesantren;

d.      Mewakili pesantren dalam berhubungan dengan lembaga diluar pondok pesantren;

e.       Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan dipondok pesantren.

2)      Pimpinan pesantren dalam melaksanakan tugsanya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat:

a.       Menentukan kebijakan kerja sama antardewan berdasarkan hasil rapat dewan;

b.      Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan pesantren yang lain;

c.       Mengadakan konsultasi dengan dewan-dewan lainnya apabila dipandang perku;

d.      Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh dewa-dewan dan pengurus pesantren dibawahnya. 

Bagian Ketiga

Dewan Santri

Pasal 12

1)      Dewan santri adalah santri yang merangkap jabatan diorganisasi pesantren;

2)      Dewan santri dipilih oleh santri secara demokrasi atau dengan ditunjuk langsung;

3)      Masa jabatan dewan santri hanya satu priode;

BAB IV

PENYELENGGARAAN TATA TERTIB

PESANTREN

Pasal 13

Tata tertib Pondok Pesantren diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kedisiplinan peserta didik pesantren(santri).

            Pasal 14

1)      Tata tertib pesantren , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diselenggarakan oleh pimpinan pesantren dan pengurus;

2)      Tata tertib pesantren dalam ruang lingkup keamanan menempatkan bidang keamanan dalam struktural kepengurusan sebagai komponen utama yang bertanggung jawab atas keamanan pondok pesantren;

3)      Tata tertib pesantren dalam ruang lingkup pelaksanaan pendidikan menempatkan bidang pendidikan dan keamanan dalam struktural keepengurusan sebagai komponen utama dan kedua yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yang sesuai dengan visi misi pesantren.

   Pasal 15

1)      Komponen cadangan, terdiri atas seluruh santri, serta sarana dan prasarana pesantren dalam menunjang berjalannya tata tertib dilingkungan pondok pesantren;

2)      Komponen pendukung terdiri atas seluruh santri, sumber daya manusia dilingkungan pesantren serta sarana dan prasarana pesantren yang menunjang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan;

3)      Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan AD/ART Pesantren.

Pasal 16

1)      Setiap santri berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pelaksanaan tata tertib pesantren.

2)      keikut sertaan santri dalam pelaksanaan tata tertib pesantren sebagaimana dimaksud  dalam pasal 11 ayat (1) diselenggarakan melalui:

a.       Pembinaan kesadaran dan kepeduliaan santri terhadap pondok pesantren;

b.      Pembinaan akhlak santri  terhadap pentingnya melaksanakan tata tertib pesantren.

c.       Kesadaran setiap santri dalam menaati tata tertip pesantren

              Pasal 17

1)      Pimpinan pondok pesantren berperan sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya tata tertib pondok pesantren;

2)      Pungurus pesantren berperan sebagai alat terselenggaranya tata tertib pesantren;

3)      Pungurus pesantren terdiri dari: dewan asatidz, santri yang masuk kedalam struktural organisani pesantren;

4)      Pengurus pesantren bertugas melaksanakan tata tertib pesantren untuk:

a.       Terbentuk nya situasi yang kondusif di lingkungan pondok pesantren;

b.      Menjalankan visi dan misi yang sesuai dengan AD/ART pesantren,

BAB V

KETENTUAN DENDA/SANKSI

Pasal 18

1)      Setiap santri dan/atau dewan santri yang melanggar tata tertib yang telah disahkan oleh pimpinan pondok pesantren dikenakan denda administrasi;

2)      Adapun yang dimaksud denda administrasi pada ayat (1) berupa:

a.       Denda dengan membayar sejumlah uang untuk khas dewan santri;

b.      Denda berupa hafalan dan/atau menyelesaikan satu kitab yang dipelajari dipesantren.

3)      Jika dewan santri yang melanggar tata tertib pesantren maka denda/sanksi lebih berat dari pada denda/sanksi yang diberikan kepada santri;

4)      Adapun yang dimaksud denda/sanksi pada ayat (3) berupa:

a.       Denda sebagai mana pada ayat (1) huruf a namu denda di kali 2 kali lipat

b.      Sanki membersihkan kamar mandi dan ruang aula belajar santri;

c.       Sanksi berupa pembotakan bagi dewan santri yang melanggar tata tertib pesantren.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

1)      Pondok pesantren membentuk peraturan berupa:

a.       Tata penggunaan lapangan pesantren untuk kepentingan umum;

b.      Pengamanan dan penggunaan lahan parkir pesantren jika ada acara untuk umum.

2)      Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Pesantren secara tersendiri

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1)      Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan pesantren sebelumnya dicabut;

2)      Peraturan Pondok pesantren Darul Qur’an tentang kelembagaan dan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

3)      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatan dalam lembaran batang tubuh AD/ART pondok pesantren.

Ditetap kan di Sumedang

Pada tangga 29 Mei 2018

PONDOK PESANTREN DARUL QUR’AN

PIMPINAN,

KH. Drs. CECEP FARHAN MUBAROK,S.H.,M.H

           

            WAKIL KETUA                                                                    KETUA DEWAN SANTRI

           

            KH. DZANY ROSADA                                              WILDAN ALWAN FAHRUROZY

Diundangkan di Sumedang

Pada Tanggal…..

PONDOK PESANTREN DARUL QUR’AN,

CECEP FARHAN MUBAROK